DAFTAR ISI
Coper……………………………………………………………………………………………………………..i
kata pengantar ……………………………………………….…………………………………………….ii
Daftar isi……………………………………………………………………………………………………….iii
Pendahuluan………………………………………………………………………………………………….iv
A. Sinergitas Ketahanan Pangan Guna Atasi Pengangguran Dan Kemiskinan Di Daerah ………1
a.Ketahanan Pangan.......................................................................................................................1
b.Tantangan Ketahanan Pangan.....................................................................................................2
c. Pangan dan Pengurangan Pengangguran………………………………………………..……..2
B.Pimpinan Bank Diminta Bangun Sinergitas Pertumbuhan Ekonomi di Medan………..………4
C.Dongkrak Ekonomi Jabar, Kadin Gencarkan Sinergitas …………………………………….…..5
E. Sinergitas koperasi dan UMKM sebagai pilar menghentikan praktik rentenir………….……. 6F. Sinergitas BUMN Penggerak Perekonomian Nasional [Ekonomi dan Keuangan] …………… 8
Penutup……………………………………………………………………………………………..11
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. Karena atas rahmat nya makalah ini dapat terselesaikan. Makalah ini berisi tentang Sinegritas dari pelaku-pelaku ekonomi di indonesia dalam mewujudkan kemajuan perekonomian . yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran ips, semoga yang membaca makalah ini dapat bermanfaat.
ii
Setiap orang dalam memenuhi kebutuhannya akan melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang di lakukan oleh setiap pelaku ekonomi berbeda-beda, keluarga kalian setiap hari makan, berarti mereka telah melakukan kegiatan konsumsi (berperan sebagai konsumen) namun berebeda ketika keluarga kalian bekerja.
Pelaku ekonomi merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi secara garis besar, pelaku ekonomi dapat di kelompokkan menjadi 4 pelaku, yaitu : Rumah tangga ( konsumsi ) , produsen ( memproduksi) ,pemerintah/negara ( mengatur ), Masyarakat luar negri ( Tolak ukur )
iv
| A. Sinergitas Ketahanan Pangan Guna Atasi Pengangguran Dan Kemiskinan Di Daerah |
| Forum kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) diawali dengan adanya silaturahmi dalam bentuk kegiatan olah raga anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), pemerintah DKI dengan Jawa Barat, berkembang untuk upaya penanganan masalah pemerintahan terutama di daerah perbatasan. Seiring perjalanannya, forum ini berkembang menjadi 6 (enam) provinsi se Jawa Bali (DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogyakarta, Jawa Timur dan Bali) dengan bidang yang dikerja–samakan meliputi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sampai tahun 2005, telah resmi bergabung provinsi Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dalam forum ini. Output dari pelaksanaan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) adalah :
Salah satu bentuk untuk memper–cepat pencapaian tingkat kesejahteraan, antara lain kepada daerah diberikan keleluasaan dalam bentuk peningkatan kerjasama daerah untuk pencapaian sinergitas potensi yang dimiliki oleh pemerintah Daerah masing-masing. Daerah diberi ke–bebasan berkreasi dan berinovasi bersama daerah lain untuk saling memanfaatkan apa yang menjadi peluang di masing-masing pihak, baik itu peluang pasar maupun peluang potensi unggulan atau juga dapat saling bertukar pengalaman, saling memanfaatkan ulilitas bersama atau apapun bentuknya dengan tujuan untuk mencapai skala ekonomi diberbagai bidang pelayanan publik antar pemerintah daerah. Untuk mencapai harapan tersebut, setiap pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat yang ditunjukkan oleh dukungan anggaran, sumber daya manusia dan dukungan lainnya guna mengurus pelayanan pemerintahan dan publik secara ekonomis dan efisien. Ketahanan pangan sebagai tema MPU, setidaknya didasari tiga alasan:
Dalam memanfaatkan momentum pasar bebas ASEAN, masyarakat yang tergabung dalam MPU tidak memiliki akses terhadap pasar harus dibantu oleh pemerintah, agar mampu bertahan dan masuk ke dalam liberalisasi pasar. Dengan demikian masyarakat dapat mengambil manfaat secara ekonomis, mampu meningkatkan sumber daya, daya cipta dan daya saing dari pelaksanaan kebijakan pasar bebas ASEAN. Namun kondisi tersebut akan terbalik, masyarakat yang tergabung dalam MPU, tidak berdaya, kemiskinan dan pengangguran bertambah apabila pemerintah tidak memiliki kebijakan yang cerdas dalam mengantisipasi pasar bebas ASEAN tersebut. Untuk itu kementeriaan pertanian, koperasi dan UMKM sangat dibutuhkan dukungannya terutama konsep, pemikiran, finansial maupun kebijakan yang merupakan bagian secara terintegrasi dalam pembangunan provinsi anggota MPU maupun pembangunan skala nasional. b.Tantangan Ketahanan Pangan Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhi pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersediannya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (UU No 7 tahun 1996). Sedang definsi Kemandirian pangan diartikan sebagai kemampuan terpenuhinya pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumnlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal (UU No.41 tahun 2009). Dengan demikian, ketahahan pangan dapat terwujud apabila kondisi dalam tatanan makro (jumlah, mutu, keamanan dan keragaman) merata dan terjangkau. Sedang dalam tatanan mikro, ketarahan pangan dapat terwujud apabila setiap rumah tangga mampu mengkonsumsi pa–ngan yang cukup, aman, bergizi dan sesuai plihan untuk hidup sehat dan produktif. Tantangan daerah (Provinsi dan Kab/Kota) dalam menjaga ketahanan pangan adalah kewajiban mengetahui dan menguasai situasi ketahanan pangan di wilayahnya, pertumbuhan kebutuhan pangan dan perencanaan produksi pangan. Untuk bisa menjawab tantangan di atas, pemerintah daerah perlu meredefinsi peran dan tugas dewan ketahanan dan sistem deteksi dini (early warning system) kerawanan pangan perlu dimantapkan. Ada empat indikator Standar Pelayanan (SPM) provinsi dalam upaya ketahanan pangan di daerah, yakni: penguatan cadangan pangan, ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dan penanganan daerah kerawan pangan. c. Pangan dan Pengurangan Pengangguran Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 menunjukkan bahwa penduduk Jawa Timur pada tahun 2010 mencapai 37.476.011 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 18.488.290 jiwa (49,33%) dan perempuan 18.987.721 jiwa (50,67%). Gambaran kondisi ketenaga–kerjaan per pebruari 2011 (BPS) mencatat terdapat angkatan kerja sebanyak 20.251.672 orang. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia sebanyak 19.406.025 orang (95,82%), sementara pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja sebanyak 845.647 orang (4,18%). apabila dibanding data BPS per agustus 2010, jumlah pencari kerja/ penganggur sebanyak 825.943 orang (4,25%), terjadi penurunan prosentase jumlah penganggur sebesar 0.07%. namun di sisi lain, terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak 724.621 orang (3.71%) dan kesempatan kerja sebanyak707.917 orang (3.78%). Meski secara umum perkembangan kesempatan sudah menunjukkan trend positif jika dibanding dengan angka pencari kerja/penganggur, beberapa hal perlu tetap diwaspadai antara lain pertambahan ang–katan kerja baru sebagai dampak dari struktur penduduk usia muda, sumbangan lulusan dunia pendidikan yang tidak me–lanjutkan sekolah dan PHK serta kondisi hubungan industrial akan berkontribusi terhadap penambahan penganggur. Kondisi pasar kerja di Jawa Timur dapat dikatakan sebagai dualisme pasar kerja, dimana disatu sisi, terdapat persediaan tenaga kerja yang kebanyakan kurang terampil (unskill) dan permintaan tenaga kerja yang membutuhkan terampil (skill). Ciri-ciri dualisme pasar kerja ditunjukkan dalam kondisi :
Berdasar data BPS, sektor yang tertinggi menyerap tenaga kerja tahun 2009-2010 adalah sektor Pertanian, Perdagangan, Industri Pengolahan dan Jasa. Di sisi lain, sektor yang tertinggi pertumbuhan kesempatan kerja tahun 2009-2010 adalah Angkutan, Bangunan dan Perdagangan. Perkiraan BPS, sektor penyumbang penyerapan tenaga kerja tahun 2011-2014 Berdasarkan struktur tenaga kerja, penyerapan tertinggi tenaga kerja di Jatim pada sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa dan Industri (berkontribusi sebesar 88% dari total penyerapan). Namun pertumbuhan sektor Jasa cenderung turun dari tahun ke tahun. Berdasarkan sektor lapangan usaha, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 1,28%. Pertumbuhan kesempatan kerja tertinggi ada pada sektor Angkutan, Keuangan dan Bangunan. Pertumbuhan kesempatan kerja terendah di sektor Pertanian dan Industri.(lihat tabel) Berdasar data di atas, sektor pertanian (pangan) sangat besar kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di Jawa Timur. Sampai tahun 2014, sektor ini masih menjadi andalan pengurangan pengangguran walaupun pertumbuhannya mengalami penurunan. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian menjadi sangat strategis dan dibutuhkan inovasi serta sinergitas untuk penerapannya di lapangan, karena tantangan terberat adalah minat angkatan kerja muda sekarang banyak yang tidak ingin menekuni sektor ini. Oleh : Budi Rahardjo |
B.Pimpinan Bank Diminta Bangun Sinergitas Pertumbuhan Ekonomi di Medan
Medan, (Analisa). Seluruh pimpinan bank baik pemerintah maupun swasta yang ada di kota diminta untuk membangun sinergitas dalam mendorong percepatan pembangunan perekonomian, terutama ekonomi kecil dan menengah. Apalagi untuk tahun depan (2012), Pemko Medan berencana mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Pusat Industri Kecil (PIK) sehingga maju dan kompetitif.
"Marilah kita membangun satu kesepahaman dan kebersamaan untuk membangun perekonomian di kota ini," ajak Walikota dalam acara coffe morning sekaligus Dialog Walikota dengan Perbankan Kota Medan di ruang Serba Guna Bank Indonesia Medan di Jalan Balai Kota Medan, Selasa (13/9).
Menurut Walikota, membangun perekonomian itu bisa diwujudkan dengan membantu usaha UMKM dan PIK dalam bentuk bantuan modal melalui dana Coorporate Social Responsibility (CSR). Untuk memudahkan pihak bank mengucurkan dana CSR-nya, Pemko Medan akan memberikan data UMKM dan PIK yang ada di Kota Medan.
"Selama ini banyak UMKM, terutama yang bergelut di home industry tidak terdata. Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan dana untuk mengembangkan dan memajukan usahanya. Untuk itulah mari kita bangun sinergitas dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di kota ini," harapnya.
Diungkapkan Walikota, ada sejumlah bank yang telah bersedia memberikan bantuan CSR kepada Pemko Medan. Salah satunya, pihak Bank Negara Indonesia (BNI) yang telah menyatakan kesdiaannya untuk mengucurkan dana sekitar Rp.6 miliar untuk membangun taman terbuka hijau di kawasan Cadikan Pramuka di Jalan Karya Wisata, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor. Untuk itu diharapkannya langkah yang diambil BNI ini diikuti oleh bank-bank lainnya.
Tuan rumah
Menurut Walikota, membangun perekonomian itu bisa diwujudkan dengan membantu usaha UMKM dan PIK dalam bentuk bantuan modal melalui dana Coorporate Social Responsibility (CSR). Untuk memudahkan pihak bank mengucurkan dana CSR-nya, Pemko Medan akan memberikan data UMKM dan PIK yang ada di Kota Medan.
"Selama ini banyak UMKM, terutama yang bergelut di home industry tidak terdata. Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan dana untuk mengembangkan dan memajukan usahanya. Untuk itulah mari kita bangun sinergitas dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di kota ini," harapnya.
Diungkapkan Walikota, ada sejumlah bank yang telah bersedia memberikan bantuan CSR kepada Pemko Medan. Salah satunya, pihak Bank Negara Indonesia (BNI) yang telah menyatakan kesdiaannya untuk mengucurkan dana sekitar Rp.6 miliar untuk membangun taman terbuka hijau di kawasan Cadikan Pramuka di Jalan Karya Wisata, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor. Untuk itu diharapkannya langkah yang diambil BNI ini diikuti oleh bank-bank lainnya.
Tuan rumah
Sementara itu Pemimpin Bank Indonesia Medan Nasser Atorf selaku tuan rumah dan moderator dalam acara itu mengungkapkan, sebagai kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya, Kota Medan kini pusat investasi. Didukung lagi dengan kinerja perbankan di Kota Medan cukup baik. Hal itu bisa dilihat dari total aset perbankan Kota Medan telah mencapai Rp.111,64 triliun atau setara dengan 77,09 persen dari aset perbankan di Sumatera Utara (Sumut).
"Selain itu dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp.88,37 triliun atau setara dengan 76,19 persen dari DPK di Sumut. Ditambah lagi dengan kredit tercatat sebesar Rp.72,86 triliun atau setara dengan 75,13 persen dari kredit di Sumut," papar Nasser Atorf.
Kemudian, lanjutnya, total kredit saat ini didominasi oleh kredit mikro kecil dan menengah dengan pangsa 26,78 persen. Menyusul kredit menengah masih mencapai nilai tertinggi sebesar Rp.10,88 triliun pada triwulan II 2011. Dari data ini menunjukkan perekonomian di Kota Medan terus tumbuh dan memiliki prosepek cukup cerah dengan diikuti dengan berdirinya sejumlah bank-bank baru.
Acara ini turut dihadiri Dirut Bank Sumut Gus Irawan Pasaribu, pimpinan bank pemerintah dan swasta, sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko
Medan seperti Kadisperindag H T Syafrizal Arif, Kepala Bappeda Drs Zulkarnain, Kadis Koperasi dan UMKM Ir Qamarul Fattah serta lainnya. (maf/ bay)
C.Dongkrak Ekonomi Jabar, Kadin Gencarkan Sinergitas
ekonomi memang begitu penting dalam menunjang aspek kehidupan. Akan tetapi, bagi setiap daerah, bukan perkara mudah untuk menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang ideal.
"Agar laju pertumbuhan ekonomi dapat tercipta dan terus terwujud, tentunya, perlu adanya kerjasama dan sinergitas yang harmonis di antara seluruh stake holder," ujar Ketua Kadin Jabar, Agung S Soetisno, pada sela-sela Halal Bihalal jajaran Kadin Jabar dan unsur Muspida Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan beberapa kepala daerah di Hotel Grand Royal Panghegar, Jalan Merdeka Bandung.
Agung meneruskan, sinergitas yang harmonis berperan besar dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi. Itu pun, kata dia, berlaku di Jabar, termasuk seluruh daerah kota dan kabupaten. (win)
"Agar laju pertumbuhan ekonomi dapat tercipta dan terus terwujud, tentunya, perlu adanya kerjasama dan sinergitas yang harmonis di antara seluruh stake holder," ujar Ketua Kadin Jabar, Agung S Soetisno, pada sela-sela Halal Bihalal jajaran Kadin Jabar dan unsur Muspida Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan beberapa kepala daerah di Hotel Grand Royal Panghegar, Jalan Merdeka Bandung.
Agung meneruskan, sinergitas yang harmonis berperan besar dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi. Itu pun, kata dia, berlaku di Jabar, termasuk seluruh daerah kota dan kabupaten. (win)
TASIK – Peningkatan perekonomian di Kota Tasikmalaya tentunya harus didukung dengan kebijakan berbagai pihak terkait. Untuk itu diperlukan komunikasi dan koordinasi antarpimpinan institusi di daerah dalam upaya membangun sinergitas agar mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya.
Mewujudkan upaya itu, digelar pertemuan koordinasi dalam bentuk Coffee Morning dengan topik bahasan “Sinergitas Arah Kebijakan Pembangunan Perekonomian Kota Tasikmalaya”, di Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya, Rabu (19/1),
Pertemuan ini dihadiri unsur pimpinan daerah. Di antaranya Wali Kota Tasikmalaya Drs Syarif Hidayat MSi dan unsur pimpinan perbankan di Kota Tasikmalaya.
H Syarif Hidayat dalam pemaparannya mengungkapkan, peran semua pihak dalam meningkatkan perekonomian sangat diperlukan, tidak terkecuali perbankan yang dapat menjadi sumber penyedia modal bagi para pelaku usaha.
Sementara Isa Ansory, pimpinan Bank Indonesia Tasikmalaya mengatakan, pihaknya akan terus memberikan sokongan kredit pada masyarakat baik untuk permodalan maupun konsumtif.
“Komposisi kredit perbankan terbesar saat ini masih untuk kredit konsumsi sebesar 47,44 persen. Diharapkan perbankan dapat lebih memprioritaskan penyaluran kredit ke sektor produktif,” katanya.
Melalui pertemuan ini, diharapkan prioritas pembangunan Kota Tasikmalaya dapat lebih sinergis dengan perbankan.
Adapun, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Tasikmalaya memprioritaskan kepada beberapa poin. Yakni terjaminnya sarana penunjang infrastruktur yang baik dan layak untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.
Kemudian, terwujudnya pengelolaan yang optimal dan profesional dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai aset potensi ekonomi rakyat, serta terwujudnya optimalisasi kredit lunak untuk usaha mikro, kecil dan menengah guna menunjang keberlangsungan dan kemajuan ekonomi rakyat. (rls/na)
Mewujudkan upaya itu, digelar pertemuan koordinasi dalam bentuk Coffee Morning dengan topik bahasan “Sinergitas Arah Kebijakan Pembangunan Perekonomian Kota Tasikmalaya”, di Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya, Rabu (19/1),
Pertemuan ini dihadiri unsur pimpinan daerah. Di antaranya Wali Kota Tasikmalaya Drs Syarif Hidayat MSi dan unsur pimpinan perbankan di Kota Tasikmalaya.
H Syarif Hidayat dalam pemaparannya mengungkapkan, peran semua pihak dalam meningkatkan perekonomian sangat diperlukan, tidak terkecuali perbankan yang dapat menjadi sumber penyedia modal bagi para pelaku usaha.
Sementara Isa Ansory, pimpinan Bank Indonesia Tasikmalaya mengatakan, pihaknya akan terus memberikan sokongan kredit pada masyarakat baik untuk permodalan maupun konsumtif.
“Komposisi kredit perbankan terbesar saat ini masih untuk kredit konsumsi sebesar 47,44 persen. Diharapkan perbankan dapat lebih memprioritaskan penyaluran kredit ke sektor produktif,” katanya.
Melalui pertemuan ini, diharapkan prioritas pembangunan Kota Tasikmalaya dapat lebih sinergis dengan perbankan.
Adapun, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Tasikmalaya memprioritaskan kepada beberapa poin. Yakni terjaminnya sarana penunjang infrastruktur yang baik dan layak untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.
Kemudian, terwujudnya pengelolaan yang optimal dan profesional dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai aset potensi ekonomi rakyat, serta terwujudnya optimalisasi kredit lunak untuk usaha mikro, kecil dan menengah guna menunjang keberlangsungan dan kemajuan ekonomi rakyat. (rls/na)
E. Sinergitas koperasi dan UMKM sebagai pilar menghentikan praktik rentenir
Lembaga keuangan seperti koperasi sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan bagi UMKM, keberadaan koperasi telah terbukti dirasakan manfaatnya bagi para pelaku usaha terutama usaha mikro dan kecil , mulai dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Koperasi sangat diperlukan para pelaku ekonomi rakyat kecil karena selain modal yang dimiliki usaha kelompok UMK sangat terbatas ,juga mekanisme proses pinjaman di koperasi jauh lebih mudah, sederhana dan tidak birokratis dibandingkan dengan Bank. Apalagi secara kuantitatif kenyataanya prosentase UMK jauh lebih besar dari usaha menengah dan besar di pasar secara nasional, sehingga kebutuhan permodalan pada UMK bisa dipastikan tidak terpenuhi , yang pada akhirnya apabila terus menerus berlanjut akan mematikan UMKM Yang tentu saja akan berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi pasar bahkan sangat berpotensi menciptakan calon pengangguran-pengangguran baru . Tidak disadari pada sisi lain di sektor keuangan mikro, ada kegiatan individu atau kelompok masyarakat /rentenir yang sudah memperhatikan ketimpangan ekonomi pasar tersebut yang menyediakan dan memberikan permodalan sesuai kebutuhan pelaku UMK. Keberadaan rentenir tidak membawa kemanfaatan bagi masyarakat banyak, pelaku rentenir meminjamkan uang kepada peminjam dengan beberapa ketentuan yang mengikat diantaranya penentuan bunga yang tinggi dan dengan jangka waktu relative pendek/harian . Praktik rentenir tidak memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi rakyat kecil, bahkan semakin menambah beban masalah perekonomian mereka yang sudah kompleks.
Oleh Karena itu dibutuhkan lembaga keuangan mikro yang mempunyai kompetensi baik dalam profesionalitas dan material yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk UMK, dan tidak menjerat dalam lingkaran hutang berkepanjangan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat kecil . Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang seharusnya menjadi pilar untuk membantu penyediaan modal dan pendorong berkembangnya usaha UMK terbukti belum mampu sepenuhnya memainkan peran secara efektif dan konstruktif dalam membangun sinergitas dengan UMK, Koperasi hanya mampu menyediakan modal tapi belum mampu mendorong pertumbuhan usaha UMK karena selain suku bunga pinjamannya relative sangat tinggi,parahnya lagi ada oknum Koperasi yang menjalankan praktik rentenir/menjalakn sistim pinjaman harian dengan bunga tinggi. Digunakannya koperasi sebagai kedok dalam upaya melegalkan kegiatan rentenir sangat memprihatinkan. Begitu banyak upaya dan dana yang digunakan pemerintah dalam upaya mengangkat citra koperasi untuk menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat. Namun upaya pemerintah ini begitu mudahnya dipelintir oleh sekelompok orang untuk mengeruk keuntungan pribadinya. Koperasi yang seharusnya mampu menjadi agen utama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, belum memiliki konmitmen membangun kemitraan setidaknya dengan Usaha mikro kecil sebagai lembaga penyedia dan peminjam modal yang saling menguntungkan.Praktik rentenir terselubung maupun berkedok koperasi sangat memberatkan pedagang kecil di pasar pasar atau siapa saja yang terjerat dengan kegiatan rentenir karena bunga yang di tarik mencekik leher. Seorang pedagang kecil yang terpaksa meminjam kredit harus mengembalikan pinjaman dengan mengangsur di tambah bunga 20% sampai 30%,akibatnya bisa menjadi semakin miskin. Belum lagi praktek rentenir diterapkan dalam bentuk pinjaman harian. Uang pinjaman belum diputar atau digunakan sudah harus dipotong pada saat transaksi kesepakatan pinjaman,bahkan setiap hari harus mengangsur dengan suku bunga yang sangat tinggi. Muncul prasangka negatif terhadap rentenir ,mereka di ibaratkan lintah darat yang menghabisi mangsanya. Kalau ia tidak mampu membayar cicilan,karena tidak memiliki uang tunai,dapat membayar dengan barang dagangannya atau harta benda sebesar cicilan yang di wajibkan rentenir,kenyataan ini menjadi pembenar bagi praktik rentenir.
Praktik rentenir apapun bentuknya harus dihentikan melalui penataan system kebijakan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil juga masyarakat,yang efisien dan efektif yang dirancang untuk melindungi praktik usaha koperasi yang sehat, pertumbuhan UMK juga menekan agar tidak semakin berkembangnya praktik rentenir. Memerangi para rentenir memerlukan kesadaran dan komitmen semua pihak, bukan hanya pemerintah semata. Para tokoh agama dan rohaniawan dituntut tanggung jawabnya untuk mengatasi penyakit ekonomi ini. Mengatasi kegiatan rentenir tidak bisa dilakukan jika salah satu agama dengan tegas menyatakan bahwa ekonomi ribawi dilarang, sementara agama atau kalangan lain menyatakan bahwa rentenir merupakan masalah negara yang terpisah dengan masalah agama. Kerugian ekonomi masyarakat akibat praktek rentenir amat besar dan menimbulkan dampak lain yang yang multi kompleks. Oleh karenanya merupakan tugas seluruh masyarakat, terutama Pemerintah Daerah untuk membangun komitmen memerangi dan menghentikan kegiatan rentenir . Sebab jika ulah para rentenir ini dibiarkan, akan banyak menimbulkan kesengsaraan dan berpotensi menggagalkan upaya merintis ekonomi berbasis kerakyatan. Membangun konmitmen berbagai komponen dan elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap upaya menghentikan praktik rentenir mutlak diperlukan ,selain melalui peningkatkan kualitas system pengawasan,pembinaan ,dukungan peraturan seperti Peraturan Daerah (Perda) juga peningkatan kemitraan usaha untuk membantu keterbatasan modal koperasi yang selama ini masih didapat dengan suku bunga pinjaman yang disinyalir masih relative tinggi sehingga tidak mampu menyediakan bantuan kredit modal pada UMK yang memiliki nilai keekonomian.
F. Sinergitas BUMN Penggerak Perekonomian Nasional [Ekonomi dan Keuangan]
Sinergitas BUMN Penggerak Perekonomian Nasional
TARGET pertumbuhan ekonomi tujuh persen sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah harus menjadi tantangan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bisa memberikan kontribusi.
Sebagai perusahaan pelat merah yang memiliki asset Rp2.000 triliun haruslah bersinergi untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi. Sinergi ini diperlukan agar semua kekayaan alam yang dimiliki oleh BUMN akan menggerakkan perekonomian nasional.
Beberapa langkah untuk melakukan sinergitas BUMN itu dalam beberapa tahun terakhir ini memang banyak mengalami pasang surut.
Namun, di tengah situasi kondisi semacam ini PT Pertamina (Pesero) sebagai perusahaan negara yang bergerak di bidang energi, melakukan sinergi dengan Perum Damri untuk menggarap bisnis SPBU maupun pangkalan angkutan bahan bakar seperti elpiji dan bahan bakar gas (BBG).
Damri yang memiliki banyak lahan yang luasnya rata-rata 1.000 meter di berbagai daerah seperti Surabaya, Jember, Sukabumi, Surakarta, dan kota-kota lainnya yang letaknya di pinggir jalan besar, kiranya bisa dimanfaatkan untuk membangun SPBU.
Begitu pula Damri yang bergerak di bidang jasa angkutan, ke depan juga bisa membantu Pertamina dalam mengangkut penumpang dan barang kebutuhan Pertamina.
Antara lain dalam penyaluran elpiji dan BBG untuk digunakan sebagai bahan bakar kendaraan umum, harap Direktur utama Perum Damri, Twi Jara Ajie, usai penandatanganan MoU (memorandum of understanding) dengan Pertamina beberapa waktu yang lalu, yang diwakili Direktur Pemasaran dan Niaga Achmad Faisal.
Sinergi semacam itu jelas sangat menguntungkan, baik bagi Pertamina maupun Damri. Bahkan, sinergi semacam itu juga memiliki signifikansi dalam ikut mendorong perekonomian nasional, melalui multiplier effect yang ditimbulkannya. Mulai dari penciptaan lapangan kerja, nilai tambah dari sinergitas, maupun menggerakkan ekonomi domestik.
Sinergitas ini sangat diperlukan untuk memperkuat perekonomian nasional. Bila BUMN yang memiliki keterkaitan bisnis mampu bersinergi, kiranya akan memiliki signifikansi terhadap upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi tujuh persen sebagamana ditargetkan pemerintah.
Melalui sinergi ini, BUMN tak hanya memberikan kontribusi kepada negara melalui penerimaan APBN, baik yang berupa pajak maupun penerimaan Negara bukan pajak. Tetapi juga pembentukan belanja modal yang bisa langsung menggerakkan perekonomian rakyat.
Hanya masalahnya sinergi BUMN itu janganlah setengah hati. Karena kalau ini yang terjadi, bisa tidak jalan. Sinergi setengah hati itu bisa dilihat bagaimana pengalaman PT Pertamina (Pesero) dengan PT PLN (pesero) dalam penyediaan BBM.
Sesudah PLN memiliki utang dengan Pertamina sebesar Rp18 miliar, mereka pada 2008 mencoba menender pengadaan BBM dan menunjuk PT Shell Indonesia untuk memasok BBM jenis solar untuk PLTGU Belawan Medan dan PLTGU Grati, Jatim senilai Rp18,4 triliun.
Dengan mengalihkan kontrak pengadaan BBM kepada Shell, PLN bisa melakukan penghematan sebesar Rp700 juta, karena alpha yang diberikan Shell (MOP + 3,75 persen) jauh lebih efisien bila dibanding dengan alpha yang diberikan Pertamina (MOP + 9,5 persen).
Namun pernahkah PLN berpikir, bila beban utang PLN itu dihitung dengan bunga pasar, tentu alpha yang diberikan PLN kepada Shell itu jauh lebih mahal. Bila memakai bunga komersial sekitar 14 persen terhadap utang PLN kepada Pertamina, maka MOP + 9,5 persen, itu justru bisa minus.
Tak berlebihan bila Komisi VII DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina, Minggu lalu, sempat terhenyak melihat utang PLN kepada Pertamina hingga Rp18 triliun, TNI Rp7,1 triliun, Garuda Rp720 miliar dan Merpati Rp313 miliar.
Kita akan bantu untuk penyelesaian utang PLN dan TNI kepada Pertamina dengan memanggil pihak-pihak terkait, ungkap Pimpinan Komisi VII DPR RI, Effendi Simbolon.
Disinilah mantan Dirut PLN Djiteng Marsuidi beberapa tahun yang lalu mengingatkan dalam membangun sinergi antar-BUMN itu tidak boleh masing-masing pihak mengedepankan ego sektoral. Mereka harus berpikir stratetegis bahwa sinergi itu diperlukan untuk memperkuat bisnis masing-masing.
Karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Twi Jara Ajie, sinergi antar-BUMN itu akan sangat menguntungkan bagi bagi bangsa. Soalnya, ibarat uang masuk saku sebelah kanan keluar saku sebelah kiri, toh tetap ujung-ujungnya masuk ke keuangan negara, melalui pemasukan deviden, pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Bukan begitu?
TARGET pertumbuhan ekonomi tujuh persen sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah harus menjadi tantangan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bisa memberikan kontribusi.
Sebagai perusahaan pelat merah yang memiliki asset Rp2.000 triliun haruslah bersinergi untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi. Sinergi ini diperlukan agar semua kekayaan alam yang dimiliki oleh BUMN akan menggerakkan perekonomian nasional.
Beberapa langkah untuk melakukan sinergitas BUMN itu dalam beberapa tahun terakhir ini memang banyak mengalami pasang surut.
Namun, di tengah situasi kondisi semacam ini PT Pertamina (Pesero) sebagai perusahaan negara yang bergerak di bidang energi, melakukan sinergi dengan Perum Damri untuk menggarap bisnis SPBU maupun pangkalan angkutan bahan bakar seperti elpiji dan bahan bakar gas (BBG).
Damri yang memiliki banyak lahan yang luasnya rata-rata 1.000 meter di berbagai daerah seperti Surabaya, Jember, Sukabumi, Surakarta, dan kota-kota lainnya yang letaknya di pinggir jalan besar, kiranya bisa dimanfaatkan untuk membangun SPBU.
Begitu pula Damri yang bergerak di bidang jasa angkutan, ke depan juga bisa membantu Pertamina dalam mengangkut penumpang dan barang kebutuhan Pertamina.
Antara lain dalam penyaluran elpiji dan BBG untuk digunakan sebagai bahan bakar kendaraan umum, harap Direktur utama Perum Damri, Twi Jara Ajie, usai penandatanganan MoU (memorandum of understanding) dengan Pertamina beberapa waktu yang lalu, yang diwakili Direktur Pemasaran dan Niaga Achmad Faisal.
Sinergi semacam itu jelas sangat menguntungkan, baik bagi Pertamina maupun Damri. Bahkan, sinergi semacam itu juga memiliki signifikansi dalam ikut mendorong perekonomian nasional, melalui multiplier effect yang ditimbulkannya. Mulai dari penciptaan lapangan kerja, nilai tambah dari sinergitas, maupun menggerakkan ekonomi domestik.
Sinergitas ini sangat diperlukan untuk memperkuat perekonomian nasional. Bila BUMN yang memiliki keterkaitan bisnis mampu bersinergi, kiranya akan memiliki signifikansi terhadap upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi tujuh persen sebagamana ditargetkan pemerintah.
Melalui sinergi ini, BUMN tak hanya memberikan kontribusi kepada negara melalui penerimaan APBN, baik yang berupa pajak maupun penerimaan Negara bukan pajak. Tetapi juga pembentukan belanja modal yang bisa langsung menggerakkan perekonomian rakyat.
Hanya masalahnya sinergi BUMN itu janganlah setengah hati. Karena kalau ini yang terjadi, bisa tidak jalan. Sinergi setengah hati itu bisa dilihat bagaimana pengalaman PT Pertamina (Pesero) dengan PT PLN (pesero) dalam penyediaan BBM.
Sesudah PLN memiliki utang dengan Pertamina sebesar Rp18 miliar, mereka pada 2008 mencoba menender pengadaan BBM dan menunjuk PT Shell Indonesia untuk memasok BBM jenis solar untuk PLTGU Belawan Medan dan PLTGU Grati, Jatim senilai Rp18,4 triliun.
Dengan mengalihkan kontrak pengadaan BBM kepada Shell, PLN bisa melakukan penghematan sebesar Rp700 juta, karena alpha yang diberikan Shell (MOP + 3,75 persen) jauh lebih efisien bila dibanding dengan alpha yang diberikan Pertamina (MOP + 9,5 persen).
Namun pernahkah PLN berpikir, bila beban utang PLN itu dihitung dengan bunga pasar, tentu alpha yang diberikan PLN kepada Shell itu jauh lebih mahal. Bila memakai bunga komersial sekitar 14 persen terhadap utang PLN kepada Pertamina, maka MOP + 9,5 persen, itu justru bisa minus.
Tak berlebihan bila Komisi VII DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina, Minggu lalu, sempat terhenyak melihat utang PLN kepada Pertamina hingga Rp18 triliun, TNI Rp7,1 triliun, Garuda Rp720 miliar dan Merpati Rp313 miliar.
Kita akan bantu untuk penyelesaian utang PLN dan TNI kepada Pertamina dengan memanggil pihak-pihak terkait, ungkap Pimpinan Komisi VII DPR RI, Effendi Simbolon.
Disinilah mantan Dirut PLN Djiteng Marsuidi beberapa tahun yang lalu mengingatkan dalam membangun sinergi antar-BUMN itu tidak boleh masing-masing pihak mengedepankan ego sektoral. Mereka harus berpikir stratetegis bahwa sinergi itu diperlukan untuk memperkuat bisnis masing-masing.
Karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Twi Jara Ajie, sinergi antar-BUMN itu akan sangat menguntungkan bagi bagi bangsa. Soalnya, ibarat uang masuk saku sebelah kanan keluar saku sebelah kiri, toh tetap ujung-ujungnya masuk ke keuangan negara, melalui pemasukan deviden, pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Bukan begitu?
PENUTUP
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sinegritas dari pelaku-pelaku ekonomi di indonesia dalam mewujudkan kemajuan perekonomian indonesia sangat penting bagi masyarakat karena budaya ekonomi merupakan system nilai dankeyakinan yang di miliki bersama oleh masyarakat. Dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek ekonomi. Praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam pelaksanaannya bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik- praktik ekonomi. Jika secara tidak langsung hanya sekedar mendengarinformasi, atau berita-berita tentang peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi. Dan jika secara langsung berarti orang tersebut terlibat langsung dalam peristiwa ekonomi tertentu.
Makalah ini di jadikan awal proses pembelajaran kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu mohon kritik dan sarandari semua pembaca demi kesempurnaan makalah ini.
TUGAS MAKALAH
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari guru mata pelajaran ips
Di susun oleh kelompok 2
Dikeu Sutendi
Dudung Suratman
Nisa Futri Ranggarani S
Zezen Zaenal Aripin
Kelas :
XI-RPL
SMK Pelita Nusa
Subang
2011
i
Tidak ada komentar:
Posting Komentar